Percumalah Program 100 Hari SBY 2, Kalau KPK Diloyokan!

Oleh Cardiyan HIS


Janji Presiden SBY yang mau memimpin terdepan dalam pemberantasan korupsi semakin dipertanyakan rakyat. Jawaban-jawaban SBY soal kisruh KPK dan Kepolisian semakin menegaskan ia memang seorang peragu sejati. Jawaban-jawaban SBY sangat-sangat normatif. Tak ada jawaban SBY yang spesifik, yang dapat melegakan rakyat yang sejak lama sangat mendambakan hukum ditegakkan dengan adil.

“Saya tak bisa intervensi ke area hukum”, adalah jawaban SBY yang sangat klise. Jelas jawaban model begini gampang dicibiri rakyat. Tak perlu ditanyakan lagi SBY dicibiri rakyat Indonesia, lho ia sendiri sangat aktif mengintervensi KPK dengan menon-aktifkan dua pimpinan KPK super cepat; yang kemudian dilaksanakan secara “malu-malu kucing” oleh Kepolisian yang berujung dengan dijebloskannya Bibit dan Chandra ke tahanan polisi ketika bola panas mulai akan semakin menjadi bola liar.

Dan setelah susunan Kabinet SBY jilid 2 diumumkan, minggu depan dijanjikan bakal diumumkan pula “Program 100 Hari”. Percumalah menggenjot apa yang namanya “Program 100 Hari” karena problem rakyat Indonesia tak dapat diselesaikan dalam 100 hari pertama. Bahkan tak dapat diselesaikan sepanjang kabinet SBY 2 kalau memang Kabinet SBY 2 ini masih bertahan sampai 5 tahun ke depan. Ini hanya gincu dari politik citra yang meniru mentah-mentah model Paman Sam, barangkali karena ia dan banyak anak buahnya begitu bangganya sekolah Pasca Sarjana nun jauh di sana.

Sebagai salah seorang rakyat Indonesia sangat meyakini bahwa Indonesia ke depan akan maju kalau pemerintah SBY menguatkan tiga pilar utama pembangunan bangsa yakni Pendidikan, Kewirausahaan dan Penegakan Hukum. Semula saya menaruh harapan besar seperti itu karena SBY menomor-satukan anggaran pendidikan. Tetapi setelah jargon SBY pada Pemilu lalu; “Katakan Tidak pada Korupsi. Lanjutkan” tinggal jargon belaka. Indonesia dipastikan akan menjadi negara paling korup nomor satu di dunia! Saya sangat sedih dalam memandang Tanah Air Tercinta Indonesia ini ke depan begitu sangat suramnya. Indonesia sangat potensial menyimpan bom waktu menjadi salah satu negara gagal di dunia.

Nasib Indonesia akan sangat suram karena salah satu pilar utama tadi yakni Penegakan Hukum akan mandul. Investasi pendidikan yang sesungguhnya mulai ada trend positif yakni naik menuju ke angka ideal 20% dari total APBN berdasarkan amanat UUD 1945, akan menjadi sia-sia belaka kalau koruptor dibiarkan merajalela. Begitu pula para Wirausaha Sejati (Genuine Entrepreneur) akan jungkir balik berakrobat untuk memutar roda ekonomi, karena sehari-hari mereka harus mengeluarkan ekonomi biaya tinggi akibat ulah penguasa yang sangat korup, tetapi dibiarkan merajalela tanpa ditindak.

Pengadilan hanya akan menjadi forum dagelan belaka. Koruptor sebagian besar dibebaskan karena sejak awal memang direkayasa oleh jaksa dengan tuntutan hukum yang lemah dan kemudian batal demi hukum untuk divonis bebas oleh hakim yang telah terbeli pula. Dan kalau pun ada yang dihukum, hanya vonis basa-basi saja, vonis hukuman dibuat sangat-sangat ringan. Nasib maling ayam atau maling sepeda motor yang digebukin sampai mati bahkan ada yang dibakar oleh rakyat di banyak tempat di Indonesia, sungguh sangat tragis dibanding para koruptor yang dibiarkan “dipelihara”. Bahkan dengan gagahnya koruptor-koruptor atau maling kelas kakap Indonesia yang “dibiarkan” lari ke negeri jiran “menerima” tamunya “oknum” pejabat tinggi hukum Indonesia. Adapun nasib koruptor yang dengan sangat “terpaksa” ditangkap pun masih bisa menikmati ruang yang lapang dan memiliki AC, TV Flat, kasur empuk, bebas menggunakan HP dari ruang nyaman penjara bahkan kalau perlu memimpin rapat bisnis atau rapat organisasi disini pula. Dan presedennya sudah banyak. Seperti sudah terbukti sekarang pun banyak koruptor dihukum sangat-sangat ringan dengan masa percobaan bahkan tanpa penahanan. Ini sama saja dengan bohong. Dan kalau pun jaksa melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung, ya tetap dagelan juga.

Jadi Indonesia sekarang persis Jepang 150 tahun yang lalu! Ketika upaya-upaya Restorasi Meiji di Jepang mendapat banyak tantangan terutama dari para koruptor dan pendukungnya. Indonesia tentu ingin maju menjelma seperti Jepang yang modern sekarang ini, sebagai buah dari Restorasi Meiji yang diajarkan oleh Guru Bangsa Jepang, Fukuzawa Yukichi, sekaligus sebagai peletak dasar utama Jepang menuju Jepang yang modern sekarang ini melalui perjuangan membangun Pendidikan, Kewirausahaan dan Penegakan Hukum.

Atau yang lebih aktual bagaimana kita melihat Presiden Cina yang tidak ragu-ragu memimpin di depan dalam pemberantasan korupsi, sehingga banyak koruptor yang dihukum gantung atau ditembak sampai mati. Dan lihat saja hasilnya; Cina menjelma menjadi negara raksasa ekonomi nomor 1 di dunia dengan cadangan devisa lebih dari US$ 2.000 miliar!


Jadi apa lagi pengharapan rakyat dari Kabinet SBY jilid 2?

Kalau memang SBY ingin membuktikan bahwa ia bukan seorang peragu sejati; sebelum bicara “Program 100 Hari”, maka “boneka” pimpinan sementara KPK jangan diintervensilah. Memangnya telah diintervensi? Ya jelas dong, ketika dua rekan pimpinan KPK ditahan, eh Ketua Sementara KPK hanya cuma mampu bilang prihatin kok!!! Pimpinan sementara KPK kalah gesit, kalah cepat dalam bertindak dibanding Kepolisian. Tentu saja. Maklumlah namanya juga “boneka”, ya tergantung pesanan, tergantung yang menggerakkan.

Kita, rakyat Indonesia tentu menginginkan Indonesia maju, dan sesungguhnya Indonesia berpotensi juga untuk menjadi negara adidaya di dunia asalkan koruptor-koruptor dihabisin. Rakyat Indonesia akan sangat marah, akan protes sangat keras bila pemberantasan korupsi bukannya maju malah jauh mundur ke belakang, ke jaman korupsi di era Soeharto bahkan lebih mundur lagi seperti ke jaman Pra Restorasi Meiji di Jepang 150 tahun yang lalu!