Sri Mulyani Ngambek, Bola Liar Panas Menggelinding ke SBY

Oleh Cardiyan HIS


Sri Mulyani dilamar World Bank. SM menerima lamaran World Bank itu dan siap masuk kerja per tanggal 1 Juni 2010. Apakah sesederhana itu prosesnya seperti seorang “head hunter” merekrut seorang eksekutif berprestasi untuk bergabung dengan kliennya; sebuah perusahaan raksasa. Sementara SM yang sadar hukum tentu sangat faham bahwa ia sewaktu-waktu masih harus bolak-balik diperiksa KPK, yang tak mungkin dilakukan bila ia sudah berkantor di World Bank, at New York, USA.

Jabatan Menteri Keuangan RI di dua periode kabinet SBY, sebenarnya merupakan perjalanan panjang obsesi SM setelah terakhir menempuh kariernya sebagai Managing Director IMF. Saya menengarai alasan SM menerima lamaran World Bank sebenarnya adalah puncak dari kekecewaan SM terhadap SBY yang tidak total dalam membela dirinya pada kasus Bank Century. Bahwa SBY selalu membela SM dan B dalam kasus Century dalam beberapa kesempatan adalah sangat situasional substansi dan sifatnya dan bukan merupakan sikap konsisten seorang pemimpin layaknya dalam membela anak buah. Manakala sang anak buah sudah tak bisa diselamatkan lagi, SBY berubah haluan hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri yang nota bene sebagai pemegang kebijakan puncak.

SM sangat letih dan memancarkan aura kekecewaan yang mendalam setelah penyelidikan kedua oleh KPK (4 Mei 2010). Inilah sebenarnya awal dari SM ngambek kepada SBY dengan jurus mundur karena alasan menerima lamaran menjadi Managing Director World Bank (5 Mei 2010). Secara politis SM telah dijatuhkan vonis oleh DPR. Dan sekarang ada indikasi sangat kuat KPK agaknya telah mampu membuktikan kesalahan SM yang fatal, antara lain yang utama adalah lalai begitu saja menerima input data dari B, Gubernur BI ketika itu. Sehingga kelalaian SM itu telah mengakibatkan terjadinya kebijakan yang menguntungkan pihak lain dan merugikan negara.

SM sebagai orang Jawa telah memberikan sinyal simbolik dengan ambekannya. Sebagai pribadi yang pinter, jujur dan tak memperkaya diri, berasal dari kedua orang tua berpendidikan sangat baik (keduanya adalah profesor doktor ternama) dan semua saudaranya berpendidikan tinggi 5 (lima) di antaranya lulusan ITB; sangat disayangkan SM tersandung karena kelalaian membuat kebijakan fatal tadi. Apa latar belakang orang sekelas SM tersandung, bisa saja karena ada latar belakang kepentingan politik di dalamnya. Sebuah poster demonstrasi minggu lalu bergambar SM dicloseup oleh media elektronik berbunyi “Menyesal Membela Partai Demokrat”, terlalu sayang dilewatkan begitu saja untuk sebuah analisis lebih mendalam.

Seperti tulisan-tulisan saya sebelumnya berjudul “Apa Kabar Jargon Katakan Tidak pada Korupsi. Lanjutkan?” (mailist IA-ITB, 6 September 2009) dan “Percumalah Program 100 Hari SBY Kalau KPK Diloyokan” (mailist IA-ITB, 31 Oktober 2009) yang dikutip banyak website dan grup mailist (silakan Google Search); runtutan kisruh di republik tercinta ini sebenarnya bermuara kepada adanya indikasi kuat terjadinya ketidak-jujuran para pelaku politik pada Pemilu 2009. Bahwa Kabareskrim Polri SD ketika itu “tak serius” memproses banyak kasus pelanggaran Pemilu karena dalih lemahnya data menjadi tanda tanya besar. Dan bahwa akhirnya KPU secara formal telah menetapkan rekapitulasi resmi hasil Pemilu, dengan menutup terutama banyak kasus pengkloningan data pemilih, tidak otomatis berhasil menutupnya. Ini terbukti mencuatnya kasus Bank Century beberapa bulan kemudian, yang dicurigai menjadi amunisi bagi pemenangan partai tertentu.

Apakah SM punya kartu truf terakhir, begitu pula SD pada kasus Bank Century dalam keterkaitan dengan pemenangan Pemilu oleh partai tertentu? Inilah yang ditunggu perkembangannya. Karena kalau kedua “whistle blower” ini bernyanyi, bola panas liar ini justru akan mengarah ke Presiden SBY, bukan hanya kepada Wakil Presiden B. Sebab para anggota DPR dan banyak LSM telah mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tentang qorum DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat agar cukup 50% plus 1 dan bukan 75% dari anggota DPR.

Apakah SBY dan B akan dimakzulkan pasca ngambeknya SM dan bernyanyinya SD? Hanya waktu yang akan membuktikan. Kita sebagai rakyat hanyalah berkeinginan agar kebenaran ditegakkan. Kejahatan betapapun dikemas dengan begitu rapih, Tuhan YME telah menguatkan kejahatan itu untuk sementara saja dan pada akhirnya pasti akan mengazab mereka dengan penegakan hukum keadilan, yang tak terkirakan hina bagi para pelakunya. Insya Allah, Indonesia akan kembali menjadi Bangsa yang besar karena kita punya tradisi sebagai Bangsa Pejuang; pejuang untuk menegakkan kebenaran dan kemerdekaan yang hakiki bagi keadilan Rakyat Indonesia.

www.cardiyanhis.blogspot.com

Percumalah Program 100 Hari SBY 2, Kalau KPK Diloyokan!

Oleh Cardiyan HIS


Janji Presiden SBY yang mau memimpin terdepan dalam pemberantasan korupsi semakin dipertanyakan rakyat. Jawaban-jawaban SBY soal kisruh KPK dan Kepolisian semakin menegaskan ia memang seorang peragu sejati. Jawaban-jawaban SBY sangat-sangat normatif. Tak ada jawaban SBY yang spesifik, yang dapat melegakan rakyat yang sejak lama sangat mendambakan hukum ditegakkan dengan adil.

“Saya tak bisa intervensi ke area hukum”, adalah jawaban SBY yang sangat klise. Jelas jawaban model begini gampang dicibiri rakyat. Tak perlu ditanyakan lagi SBY dicibiri rakyat Indonesia, lho ia sendiri sangat aktif mengintervensi KPK dengan menon-aktifkan dua pimpinan KPK super cepat; yang kemudian dilaksanakan secara “malu-malu kucing” oleh Kepolisian yang berujung dengan dijebloskannya Bibit dan Chandra ke tahanan polisi ketika bola panas mulai akan semakin menjadi bola liar.

Dan setelah susunan Kabinet SBY jilid 2 diumumkan, minggu depan dijanjikan bakal diumumkan pula “Program 100 Hari”. Percumalah menggenjot apa yang namanya “Program 100 Hari” karena problem rakyat Indonesia tak dapat diselesaikan dalam 100 hari pertama. Bahkan tak dapat diselesaikan sepanjang kabinet SBY 2 kalau memang Kabinet SBY 2 ini masih bertahan sampai 5 tahun ke depan. Ini hanya gincu dari politik citra yang meniru mentah-mentah model Paman Sam, barangkali karena ia dan banyak anak buahnya begitu bangganya sekolah Pasca Sarjana nun jauh di sana.

Sebagai salah seorang rakyat Indonesia sangat meyakini bahwa Indonesia ke depan akan maju kalau pemerintah SBY menguatkan tiga pilar utama pembangunan bangsa yakni Pendidikan, Kewirausahaan dan Penegakan Hukum. Semula saya menaruh harapan besar seperti itu karena SBY menomor-satukan anggaran pendidikan. Tetapi setelah jargon SBY pada Pemilu lalu; “Katakan Tidak pada Korupsi. Lanjutkan” tinggal jargon belaka. Indonesia dipastikan akan menjadi negara paling korup nomor satu di dunia! Saya sangat sedih dalam memandang Tanah Air Tercinta Indonesia ini ke depan begitu sangat suramnya. Indonesia sangat potensial menyimpan bom waktu menjadi salah satu negara gagal di dunia.

Nasib Indonesia akan sangat suram karena salah satu pilar utama tadi yakni Penegakan Hukum akan mandul. Investasi pendidikan yang sesungguhnya mulai ada trend positif yakni naik menuju ke angka ideal 20% dari total APBN berdasarkan amanat UUD 1945, akan menjadi sia-sia belaka kalau koruptor dibiarkan merajalela. Begitu pula para Wirausaha Sejati (Genuine Entrepreneur) akan jungkir balik berakrobat untuk memutar roda ekonomi, karena sehari-hari mereka harus mengeluarkan ekonomi biaya tinggi akibat ulah penguasa yang sangat korup, tetapi dibiarkan merajalela tanpa ditindak.

Pengadilan hanya akan menjadi forum dagelan belaka. Koruptor sebagian besar dibebaskan karena sejak awal memang direkayasa oleh jaksa dengan tuntutan hukum yang lemah dan kemudian batal demi hukum untuk divonis bebas oleh hakim yang telah terbeli pula. Dan kalau pun ada yang dihukum, hanya vonis basa-basi saja, vonis hukuman dibuat sangat-sangat ringan. Nasib maling ayam atau maling sepeda motor yang digebukin sampai mati bahkan ada yang dibakar oleh rakyat di banyak tempat di Indonesia, sungguh sangat tragis dibanding para koruptor yang dibiarkan “dipelihara”. Bahkan dengan gagahnya koruptor-koruptor atau maling kelas kakap Indonesia yang “dibiarkan” lari ke negeri jiran “menerima” tamunya “oknum” pejabat tinggi hukum Indonesia. Adapun nasib koruptor yang dengan sangat “terpaksa” ditangkap pun masih bisa menikmati ruang yang lapang dan memiliki AC, TV Flat, kasur empuk, bebas menggunakan HP dari ruang nyaman penjara bahkan kalau perlu memimpin rapat bisnis atau rapat organisasi disini pula. Dan presedennya sudah banyak. Seperti sudah terbukti sekarang pun banyak koruptor dihukum sangat-sangat ringan dengan masa percobaan bahkan tanpa penahanan. Ini sama saja dengan bohong. Dan kalau pun jaksa melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung, ya tetap dagelan juga.

Jadi Indonesia sekarang persis Jepang 150 tahun yang lalu! Ketika upaya-upaya Restorasi Meiji di Jepang mendapat banyak tantangan terutama dari para koruptor dan pendukungnya. Indonesia tentu ingin maju menjelma seperti Jepang yang modern sekarang ini, sebagai buah dari Restorasi Meiji yang diajarkan oleh Guru Bangsa Jepang, Fukuzawa Yukichi, sekaligus sebagai peletak dasar utama Jepang menuju Jepang yang modern sekarang ini melalui perjuangan membangun Pendidikan, Kewirausahaan dan Penegakan Hukum.

Atau yang lebih aktual bagaimana kita melihat Presiden Cina yang tidak ragu-ragu memimpin di depan dalam pemberantasan korupsi, sehingga banyak koruptor yang dihukum gantung atau ditembak sampai mati. Dan lihat saja hasilnya; Cina menjelma menjadi negara raksasa ekonomi nomor 1 di dunia dengan cadangan devisa lebih dari US$ 2.000 miliar!


Jadi apa lagi pengharapan rakyat dari Kabinet SBY jilid 2?

Kalau memang SBY ingin membuktikan bahwa ia bukan seorang peragu sejati; sebelum bicara “Program 100 Hari”, maka “boneka” pimpinan sementara KPK jangan diintervensilah. Memangnya telah diintervensi? Ya jelas dong, ketika dua rekan pimpinan KPK ditahan, eh Ketua Sementara KPK hanya cuma mampu bilang prihatin kok!!! Pimpinan sementara KPK kalah gesit, kalah cepat dalam bertindak dibanding Kepolisian. Tentu saja. Maklumlah namanya juga “boneka”, ya tergantung pesanan, tergantung yang menggerakkan.

Kita, rakyat Indonesia tentu menginginkan Indonesia maju, dan sesungguhnya Indonesia berpotensi juga untuk menjadi negara adidaya di dunia asalkan koruptor-koruptor dihabisin. Rakyat Indonesia akan sangat marah, akan protes sangat keras bila pemberantasan korupsi bukannya maju malah jauh mundur ke belakang, ke jaman korupsi di era Soeharto bahkan lebih mundur lagi seperti ke jaman Pra Restorasi Meiji di Jepang 150 tahun yang lalu!

1 Syawal 1430 H, Bukan Awal Menumpulkan KPK ‘kan SBY?

Oleh Cardiyan HIS


Rapat rencana penunjukan langsung pejabat sementara KPK dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh Presiden SBY sangat membahayakan independensi KPK. Terlebih SBY hanya mengundang anak buahnya saja yakni Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri tanpa menyertakan sama sekali unsur pimpinan KPK yang tersisa.



Siapapun yang terpilih nanti, misalnya kalau kita berangan-angan SBY menunjuk Teten Masduki, Bambang Widjojanto atau Todung Mulia Lubis atau para pendekar anti korupsi yang memiliki integritas tinggi lainnya menyempil di antara “buaya” polisi yang akan bergabung dengan jaksa menjadi “godzilla” seperti diistilahkan sendiri oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang begitu mengerikan. Namun mekanisme perppu sebaik apa pun niat baik SBY tetaplah SBY telah intervensi terhadap independensi KPK.


Bisa dibayangkan, 3 orang yang ditunjuk sementara nanti akan mengobok-obok data sangat rahasia dan kalau perlu menghapus jejak setiap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK sebelumnya. Karena siapa tahu banyak di antaranya pejabat tinggi, politisi atau pengusaha kakap yang karena politik citra terkesan sangat jujur, eh malah ternyata garong juga. Bukankah selama ini rakyat Indonesia tidak mengetahui gurita masalah kebobrokan para koruptor kelas kakap dan siapa di belakangnya yang lebih berkuasa penuh yang bertindak sebagai pelindung. Siapa pun yang ditunjuk SBY akan merasa “kehilangan budi baik” dan sebagai manusia akan cenderung lebih loyal kepada yang menunjuknya yakni kepada SBY ketimbang loyal terhadap rakyat Indonesia.


Bila kekhawatiran itu yang terjadi dalam kenyataannya, Indonesia dipastikan akan mundur kembali menjadi negara korupsi nomor satu di dunia! Mundur beratus tahun seperti Jepang pada masa Pra Restorasi Meiji atau mundur ke jaman korupsi rezim Soeharto. Masa depan Indonesia sungguh sangat-sangat suram. Dengan demikian Indonesia berkemungkinan sangat potensial menjadi negara gagal di dunia. Reformasi birokrasi pemerintah yang didengung-dengungkan oleh SBY akan mati lebih dini sejak dikomando di pusat pemerintahan di Jakarta. Dan pasti akan tambah hancur-hancuran manakala sangat banyak raja kecil di kabupaten-kabupaten seluruh provinsi Indonesia yang selama ini tidak tersentuh KPK akan merayakan pesta besar pemerasan dengan memasang biaya ekonomi tinggi kepada para Wirausaha Sejati (Genuine Entrepreneur) yang sebenarnya berniat berusaha untuk menggerakkan ekonomi daerah dan dengan demikian akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.


Semula kita sebenarnya sangat mengapresiasi atas pengorbanan sangat luar-biasa SBY untuk tidak pandang bulu untuk membiarkan KPK menyeret Aulia Pohan, besannya sendiri. Begitu pula dalam kampanye Pemilu 2009-2014, Partai Demokrat yang dilahirkan dari tangan SBY satu-satunya partai yang mengangkat isyu pemberantasan korupsi secara atraktif yakni dengan jargon: “Katakan tidak untuk korupsi. Lanjutkan!”. Maka adalah sungguh mulia bila SBY membuktikan jargon mentereng tersebut dalam praktek yakni menuntaskan integritas tinggi SBY untuk menghabiskan periode terakhir kepemimpinannya dengan tidak ragu-ragu lagi untuk: menghabisi koruptor-koruptor kelas kakap tanpa pandang bulu!!! Rakyat Indonesia akan berdiri di belakang SBY dan tersenyum bangga menatap Indonesia Raya ke depan yang akan menjadi adidaya kembali seperti tradisi Indonesia sebagai bangsa besar, yang meraih kebesarannya dengan perjuangan besar pula.


Jangan kecewakan rakyat mahasiswa yang berhasil menumbangkan rezim korup Soeharto. Jangan kecewakan rakyat yang telah melahirkan para pahlawan mahasiswa yang telah mempercayai Anda, SBY untuk kedua kalinya memimpin Indonesia. Sebaliknya kalau SBY yang secara pribadi adalah orang baik, tetapi seandainya sebagai Presiden RI masih ragu-ragu lagi membuktikan jargonnya “Katakan tidak untuk korupsi. Lanjutkan”. Maka sesungguhnya SBY telah menyimpan bom waktu demikian dahsyat bagi kemarahan sangat luar biasa rakyat Indonesia yang dizalimi sejak lama oleh para koruptor dan para pelindungnya.