1 Syawal 1430 H, Bukan Awal Menumpulkan KPK ‘kan SBY?

Oleh Cardiyan HIS


Rapat rencana penunjukan langsung pejabat sementara KPK dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh Presiden SBY sangat membahayakan independensi KPK. Terlebih SBY hanya mengundang anak buahnya saja yakni Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri tanpa menyertakan sama sekali unsur pimpinan KPK yang tersisa.



Siapapun yang terpilih nanti, misalnya kalau kita berangan-angan SBY menunjuk Teten Masduki, Bambang Widjojanto atau Todung Mulia Lubis atau para pendekar anti korupsi yang memiliki integritas tinggi lainnya menyempil di antara “buaya” polisi yang akan bergabung dengan jaksa menjadi “godzilla” seperti diistilahkan sendiri oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang begitu mengerikan. Namun mekanisme perppu sebaik apa pun niat baik SBY tetaplah SBY telah intervensi terhadap independensi KPK.


Bisa dibayangkan, 3 orang yang ditunjuk sementara nanti akan mengobok-obok data sangat rahasia dan kalau perlu menghapus jejak setiap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK sebelumnya. Karena siapa tahu banyak di antaranya pejabat tinggi, politisi atau pengusaha kakap yang karena politik citra terkesan sangat jujur, eh malah ternyata garong juga. Bukankah selama ini rakyat Indonesia tidak mengetahui gurita masalah kebobrokan para koruptor kelas kakap dan siapa di belakangnya yang lebih berkuasa penuh yang bertindak sebagai pelindung. Siapa pun yang ditunjuk SBY akan merasa “kehilangan budi baik” dan sebagai manusia akan cenderung lebih loyal kepada yang menunjuknya yakni kepada SBY ketimbang loyal terhadap rakyat Indonesia.


Bila kekhawatiran itu yang terjadi dalam kenyataannya, Indonesia dipastikan akan mundur kembali menjadi negara korupsi nomor satu di dunia! Mundur beratus tahun seperti Jepang pada masa Pra Restorasi Meiji atau mundur ke jaman korupsi rezim Soeharto. Masa depan Indonesia sungguh sangat-sangat suram. Dengan demikian Indonesia berkemungkinan sangat potensial menjadi negara gagal di dunia. Reformasi birokrasi pemerintah yang didengung-dengungkan oleh SBY akan mati lebih dini sejak dikomando di pusat pemerintahan di Jakarta. Dan pasti akan tambah hancur-hancuran manakala sangat banyak raja kecil di kabupaten-kabupaten seluruh provinsi Indonesia yang selama ini tidak tersentuh KPK akan merayakan pesta besar pemerasan dengan memasang biaya ekonomi tinggi kepada para Wirausaha Sejati (Genuine Entrepreneur) yang sebenarnya berniat berusaha untuk menggerakkan ekonomi daerah dan dengan demikian akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.


Semula kita sebenarnya sangat mengapresiasi atas pengorbanan sangat luar-biasa SBY untuk tidak pandang bulu untuk membiarkan KPK menyeret Aulia Pohan, besannya sendiri. Begitu pula dalam kampanye Pemilu 2009-2014, Partai Demokrat yang dilahirkan dari tangan SBY satu-satunya partai yang mengangkat isyu pemberantasan korupsi secara atraktif yakni dengan jargon: “Katakan tidak untuk korupsi. Lanjutkan!”. Maka adalah sungguh mulia bila SBY membuktikan jargon mentereng tersebut dalam praktek yakni menuntaskan integritas tinggi SBY untuk menghabiskan periode terakhir kepemimpinannya dengan tidak ragu-ragu lagi untuk: menghabisi koruptor-koruptor kelas kakap tanpa pandang bulu!!! Rakyat Indonesia akan berdiri di belakang SBY dan tersenyum bangga menatap Indonesia Raya ke depan yang akan menjadi adidaya kembali seperti tradisi Indonesia sebagai bangsa besar, yang meraih kebesarannya dengan perjuangan besar pula.


Jangan kecewakan rakyat mahasiswa yang berhasil menumbangkan rezim korup Soeharto. Jangan kecewakan rakyat yang telah melahirkan para pahlawan mahasiswa yang telah mempercayai Anda, SBY untuk kedua kalinya memimpin Indonesia. Sebaliknya kalau SBY yang secara pribadi adalah orang baik, tetapi seandainya sebagai Presiden RI masih ragu-ragu lagi membuktikan jargonnya “Katakan tidak untuk korupsi. Lanjutkan”. Maka sesungguhnya SBY telah menyimpan bom waktu demikian dahsyat bagi kemarahan sangat luar biasa rakyat Indonesia yang dizalimi sejak lama oleh para koruptor dan para pelindungnya.

Polisi Hutan Nganggur, Aktivis LSM Alih Profesi

Oleh Cardiyan HIS




Polisi Hutan nganggur. Begitu juga banyak aktivis LSM alih profesi. Itulah kekhawatiran Polisi Hutan (Polhut) dan aktivis LSM yang kini menjadi pembicaraan hangat di Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.


Polhut nganggur karena penyebabnya jelas. Yakni hutan habis karena dibabat terus untuk perkebunan kelapa sawit. Hilangnya hutan berarti hilangnya profesi mereka. Untuk apa ada Polhut kalau sudah tidak ada hutan lagi?


Salah seorang aktivis LSM untuk perlindungan Orang Hutan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah memberikan solusi agar memindahkan mereka ke PT. Kereta Api di pulau Jawa dan Sumatra saja; yakni menjadi Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska). Diharapkan, kebijakan ini dapat menggairahkan transportasi massal KA yang murah dan ramah lingkungan. Sehingga tidak ada lagi penumpang gelap KA karena cukup banyak Polsuska yang berjaga-jaga di KA. Tidak ada lagi pencurian rel dan kawat/kabel karena siang malam Polsuska berjaga-jaga di sepanjang rel kalau perlu setiap 1 km. Malah ada yang menyarankan bekerja di Jasa Marga saja khususnya untuk menjaga jembatan Suramadu, Surabaya-Madura agar tak dipreteli lagi sekrup-sekrup dan lampunya.


Populasi Polhut apakah memang sudah melampaui kebutuhan dengan semakin kurangnya areal hutan lindung? Ataukah rasionya menjadi pas karena hutan lindungnya tinggal sedikit. Kalau jumlah Polhut pas tentu semakin efektif untuk menjaga hutan dari para penjarah hutan.


Namun masalah utamanya kembali bukan soal Polhut agar tidak nganggur dan aktivis LSM tidak alih profesi menjadi pekerja perkebunan sawit. Tetapi bagaimana mengubah pola pikir para pengambil kebijakan di daerah (Bupati) dan di Jakarta (Departemen Kehutanan RI) untuk tidak mengobral ijin perkebunan sawit dengan cara menggusur hutan lindung.


Mereka mestinya meniru apa yang dilakukan oleh Gubernur Sumatra Barat, Gamawan Fauzi yang telah menyetop investasi asing (baca: Malaysia) untuk sektor perkebunan sawit karena lahan cadangan tinggal 40.000 ha lagi saja. Itu pun harus dibagi untuk berbagai keperluan seperti untuk lahan pertanian dan pertambangan. Sebelumnya Gubernur Sumbar telah memberikan izin investasi seluas 54.166 ha bagi investor asing.


Apalagi kebun sawit yang menguasai Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur itu dimiliki mayoritas sahamnya oleh orang Malaysia juga. Wah, tambah gawat. Mereka inilah yang sebenarnya paling senang main bakar hutan agar penyiapan lahannya lebih cepat selesai dan dengan demikian jauh lebih murah biayanya. Sementara pemerintah Malaysia protes keras Indonesia karena mengekspor asap yang membuat ibu kota Kuala Lumpur dan semua negara bagian Malaysia berkabut tebal.


Para aktivis LSM akhirnya menghimbau, agar bila kelak Presiden RI telah terpilih. Maka ia harus cepat bertindak agar mereka tidak kehilangan pekerjaan. Salah satunya adalah merombak Departemen Kehutanan RI menjadi Departemen Perkebunan RI. Dengan demikian, ke depannya profesi Polhut berubah menjadi Polbun (Polisi Perkebunan) dan para aktivis LSM benar-benar alih profesi menjadi pekerja perkebunan sawit.- *****